COP21: Ikuti KTT IKLIM 2015 [fr]
JUMAT, 11 DESEMBER
| Berita di media massa Indonesia hari ini Hari ini COP 21 hampir tidak disinggung. Hanya harian Jakarta Post yang memuat berita dari kantor berita Reuters mengenai perundingan yang alot : negara-negara maju dan berkembang tampaknya tidak mencapai kesepakatan yang sesungguhnya. Namun demikian, Laurent Fabius meminta agar sebuah kesepakatan tercapai tanggal 11 Desember. Di rubrik opini ada sebuah artikel di rubrik opini yang ditulis di Bangkok mengenai peranan wilayah Asia-Pasifik dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Jakarta Globe menerbitkan artikel mengenai kontroversi ‘’Loss and Damage of Climate Change’’ mekanisme yang dapat dimasukkan kedalam kesepakatan akhir, sebuah kemenangan bagi negara-negara kepulauan. |
KAMIS, 10 DESEMBER
| Berita dalam media massa Indonesia hari ini Liputan tentang COP 21 di media hari ini amat sedikit. Halaman koran-koran didominasi oleh berita tentang pilkada serentak. Namun setidaknya terdapat beberapa kabar yang diambil dari kantor berita asing yang memberitakan tentang babak akhir KTT dan perundingan-perundingan alot yang mungkin akan berlangsung sepanjang malam. Berita lainnya melaporkan tentang optimisme. Sebuah artikel dalam Bisnis Indonesia mengulas kembali tentang tantangan-tantangan yang dihadapi KTT kali ini. Mencapai sebuah kesepatan global yang mengikat agar kenaikan tetap di bawah 2°C. Artikel tersebut mengatakan bahwa perundingan-perundingan tampaknya berjalan terlalu lambat, seperti yang dikatakan oleh Presiden COP 21 Laurent Fabius. Artikel ini diakhiri dengan simpulan berupa sebuah catatan optimis, sudah pasti tidak seorang pun ingin mengalami kembali kepahitan yang terjadi pada KTT Copenhagen. Dalam rubrik opini harian Media Indonesia seorang anggota Dewan Energi Nasional menulis bahwa ia mendukung transisi energi menuju energi terbarukan. Satu-satunya cara agar Indonesia dapat mewujudkan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam sebuah artikel pendek di Koran Tempo tertulis bahwa tahun 2015 merupakan tahun terpanas di sepanjang sejarah. Fenomena iklim seperti El Nino berpotensi semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Ini berarti bahwa negara kepulauan ini kemungkinan menghadapi bencana besar. |
SELASA, 8 DESEMBER 2015
| Berita di Media Massa Indonesia Hari Ini Semakin sedikit liputan COP21 di media hari ini. Jakarta Post memuat artikel dari Reuters yang berjudul ‘’Clock tickling to world climate catastrophe’’ dan artikel lain dari Associated Presse ‘’Climate talks, set target to name and shame’’. Di harian yang sama dapat ditemukan pula opini Michael Bloomberg, ‘’ What Paris Climat talks have accomplished’’. Bloomberg merujuk pada pertemuan luar biasa 500 walikota yang diselenggarakan oleh Anne Hidalgo. Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Compact of Mayors oleh 400 orang perwakilan pemerintah kota. Selain itu dapat dicatat pula dimuatnya sebuah artikel di Kompas yang memuji keikutsertaan Indonesia dalam REDD+ yang disanggah dalam dua artikel (yang dimuat di Media Indonesia dan Jakarta Post) yang menyatakan bahwa Indonesia hanya mampu merestorasi 5% (bahkan kurang dari 5%) lahan gambut yang terbakar, selama krisis kabut asap tahun ini. |
Paviliun Indonesia :
- Sebuah sesi tingkat tinggi bertajuk ‘Government Business Dialog’ diselenggarakan pada tanggal 7 Desember di Paviliun Indonesia, dihadiri Philippe Lacoste yang menyampaikan pidatonya mengenai peran para pelaku non pemerintah. Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Pengendalian Perubahan Iklim, mewakili delegasi Indonesia, menggantikan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang baru akan datang ke Paris Rabu mendatang. Rachmat Witoelar mempersentasikan komitmen Indonesia (target pengurangan emisi sebesar 29% hingga tahun 2030, pembatasan dan pengetatan kontrol urusan perizinan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan, keinginan mencapai suatu kesepakatan yang ambisius yang menawarkan solusi praktis untuk dijalankan, dll.). Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan sektor swasta, bertajuk ‘’Business responses to support gouvernment’s goal on climate change’’ dengan pembicara dari Yayasan ARSARI, lembaga yang aktif berkecimpung di bidang pembangunan berkelanjutan, pendidikan dan kesehatan, dan dari PT Riau Andalan Pulp & Papare serta Tambing, yayasan yang mengkhususkan diri di bidang pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1997.
SENIN, 7 DESEMBER
| Berita di media massa Indonesia hari ini Liputan media semakin berkurang pada hari senin 7 Desember ini. Sebuah artikel dalam Jakarta Post memberitakan mengenai pengajuan naskah kesepakatan sementara setebal 48 halaman. Para menteri lingkungan hidup mulai saat ini akan berupaya agar kesepakatan tersebut lebih mudah diaplikasikan. Di harian yang sama kami mencatat editorial yang ditulis Raman Letchumanan, peneliti dari RSIS Singapura yang berjudul ‘’Paris Climate Change Summit : Why it is bound to fail". Dalam sebuah artikel yang dimuat di Media Indonesia dan Suara Karya tertulis bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dan Al Gore akan bertemu di Paviliun Indonesi di le Bourget dalam sebuah konferensi. Kantor berita Antara memuay beberapa berita mengenai COP 21. KTT para pihak mendorong penggunaan energi terbarukan dengan mengadopsi 15 inisiatif bersama. Pemerintah Indonesia, melalui menteri lingkungan hidup dan kehuatanannya akan meluncurkan Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) di Paris. Masalah kebakaran hutan di Indonesia juga di angkat di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh CIFOR di Palais des Congrès, Paris. Sebuah artikel mengutip tuduhan keras yang dilontarkan oleh Rachmat Witoelar, yang mengatakan bahwa beberapa juru runding dibayar untuk memperlambat proses negosiasi. |
Paviliun Indonesia :
- Sesi Tingkat Tinggi: Government Business Dialog : Leading The Way on Climate Change: http://indonesiacop21.com/government-business-dialog-leading-the-way-on-climate-change/
SABTU, 5 DESEMBER 2015 DAN MINGGU, 6 DESEMBER 2015
| Berita di media massa Indonesia akhir pekan : Artikel-artikel yang dimuat akhir pekan ini memberikan kritik cukup keras perkembangan yang terjadi di perundingan. Jakarta Post, Media Indonesia dan Koran Tempo memberitakan rasa frustrasi yang dirasakan para juru runding dari Indonesia. Mereka mengkritik lambatnya perundingan, yang semakin lama semakin menjurus pada kepentingan pribadi setiap negara dari pada memikirkan kepentingan bersama. Perbedaan pendapat antara Utara dan Selatan terus merongrong negosiasi. Rachmat Witoelar meminta para mitra negosiatornya untuk terus berpegang pada pernyataan para kepala negara mereka masing-masing yang disampaikan pada awal KTT dan tidak terpaku pada rincian yang tidak perlu. Para juru runding Indonesia menyampaikan kekesalan mereka terhadap proses negosiasi yang lambat bertele-tele. Dalam editorial yang dimuat sabtu ini di harian Kompas, Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Pengendalian Perubahan Iklim, berbicara tentang kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia di bidang perubahan iklim. Kerjasama tersebut penting dan ‘bersejarah’, menurut Rachmat Witoelar. Obama dan Joko Widodo telah mengadakan beberapa pertemuan untuk membicarakan upaya-upaya untuk memerangi perubahan iklim. Pertemuan-pertemuan tersebut memungkinkan dipromosikannya sebuah konsep yang dianggap penting oleh Indonesia, yakni ‘’tanggung jawab bersama namun berbeda-beda, yang disesuaikan dengan kemampuan setiap negara’’ (CBDR-RC). Pada hari Sabtu 5 Desember naskah kesepakatan sementara setebal 48 halaman diserahkan kepada presiden COP 21, Laurent Fabius, KTT telah melewati rintangan pertama. Para juru runding dari Indonesia merasa pesimis dan menyatakan bahwa pekan kedua KTT akan berjalan luar biasa alot. Nur Masripatin mengkritik fakta bahwa negara maju tidak mau mempertahankan konsep diferensiasi. Ia menyatakan bahwa negara-negara maju juga berusaha untuk membebankan sebagian besar pembiayaan iklim kepada sektor swasta. Rachmat Witoelar sendiri khawatir kesepakatan (yang saat ini dibahas oleh para menteri lingkungan hidup) hanya akan menjadi kesepakatan yang bersifat ‘‘murni politik’’ dan bukan lagi ‘’kesepakatan iklim’’. Singkatnya, Indonesia memperkirakan Perkembangan COP 21 menyedihkan (judul di Media Indonesia) |
Jumat, 4 Desember 2015
| Berita di media massa Indonesia hari ini Liputan tentang KTT Iklim PBB di media massa Indonesia berkurang drastis, hari ini. Bahkan sejumlah koran tidak memuat sama sekali berita mengenai COP 21. Jakarta Post, Media Indonesia dan Kompas menyoroti masalah perbedaan pendapat antara negara maju dan negara berkembang terkait dengan pembiayaan iklim. Kelompok pertama ingin mengadopsi sistem pembiayaan baru. Mereka berargumen bahwa sistem yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto sudah ketiunggalan jaman. Sementara kelompok kedua (Indonesia merupakan pendukung kelompok ini) ingin kembali ke sistem Protokol Kyoto. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, Nur Masripatin, menuduh negara-negara maju tidak ingin terlibat secara nyata dalam perundingan dan tidak tegas. Media-media di Indonesia mengisyaratkan bahwa kenaikan suhu ‘’2°C’’ merupakan subjek kontroversi. Pernyataan Laurent Fabius yang meminta agar negosiasi dipercepat juga dikutip dalam koran hari ini : sebuah ‘blueprint’ akan disampaikan pada Sabtu siang ini. |
| Wawancara Ibu Duta Besar Corinne Breuzé di LIPUTAN 6 : : ‘Indonesia korban perubahan iklim’, merupakan salah satu hal yang disinggung oleh Duta Besar Perancis untuk Indonesia, saat beliau berbicara tentang COP 21 (dimulai pada menit 1 : 52). Indonesia merupakan pemain kunci dalam perang terhadap perubahan iklim. Pertama-tama karena negara kepulauan ini merupakan salah satu korban utama perubahan iklim (musim kemarau berkepanjangan, kenaikan permukaan air laut) dan juga salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar. Duta besar mengingatkan kembali pentingnya membatasi kenaikan suhu di bawah 2°C, bahwa Indonesia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terkait dengan konferensi iklim karena pernah menjadi tuan rumah COP 13, yang berlangsung di Bali pada tahun 2007. Selain itu, Beliau juga menyinggung masalah ‘kabut asap’ dan pengelolaan hutan di Indonesia. |
Paviliun Indonesia dan AFD
- Kemarin berlangsung penandatanganan Kesepakatan pinjaman (credit line) dari Badan Perancis kepada Pembangunan (AFD) PT SMI yang akan digunakan untuk pendanaan proyek-proyek energi terbarukan dan investasi perubahan iklim. Selain itu, konvensi quasi-equity serta MoU bantuan teknis telah ditandatangani di Paviliun Indonesia di le Bourget, antara Presiden PT SMI, Ibu Sri Emma dan Direktur Pelaksana Operasi AFD, Ibu Breton-Moyet, seusai sesi yang bertajuk Indonesia’s Green Financing Initiatives, yang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia.
KAMIS 3 DESEMBER 2015
| Berita di media massa hari ini : Setibanya di Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (EGRK) sebesar 29% hingga tahun 2030 (41% dengan bantuan internasional). Setelah mengadakan sejumlah pertemuan bilateral yang bernas, presiden menyampaikan keyakinannya akan mendapatkan bantuan . Menurut kantor berita Antara, Presiden menambahkan bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Koran tempo menulis bahwa sejumlah LSM lingkungan hidup Indonesia meragukan kemampuan negara ini untuk menjalankan komitmennya. Greenpeace Indonesia mengatakan ‘komitmen tersebut tidak realis’. LSM lain menegaskan bahwa selama pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang represif terkait dengan pengelolaan hutan, emisi efek gas rumah kaca akan terus meningkat. Tentang hal itu, Presiden Jokowi telah mengumumkan di Paris mengenai pembentukan tim adhoc yang bertanggungjawab akan restorasi lahan gambut. Di Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan bahwa restorasi tersebut harus pula didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Indonesia memutuskan untuk mengikutsertakan para negosiator informalnya dalam perundingan-perundingan di Paris. Selain ke-60 negosiator resmi, Antara mencatat kehadiran Hasan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri) Djauhari Oratmangun (Duta Besar Indonesia untuk Rusia) serta Din Syamsuddin (Ketua Majelis Ulama Indonesia). Menurut harian Jakarta Post, Indonesia bergabung bersama Tiongkok dalam Kelompok G-77. Rachmat Witoelar menyampaikan bahwa grup tersebut akan mengusulkan pembatasan kenaikan suhu udara ‘di atas 2°C’, yakni antara 2,7° dan 3,5°C. ‘’Pernyataan yang mengecewakan,’’ kata Koran Tempo dan Republika. Kedua harian tersebut merinci bahwa negara-negara kepulauan dapat bertahan apabila kenaikan suhu rata-rata tidak melampaui 1,5°C. Rachmat Witoelar mengatakan bahwa pembatasan 2°C merupakan tuntutan yang berlebihan. Memaksa negara-negara untuk mencapai angka tersebut dapat menyebabkan perpecahan dan bersifat kontraproduktif. Poin terakhir berkenaan dengan transisi energi. Seperti 17 negara lainnya, Indonesia sedang melaksanakan proses ini. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan komitmennya : hingga tahun 2025, 23% energi yang digunakan berasal dari energi terbarukan. |
Paviliun Indonesia :
Kegiatan tambahan :
- ‘’Forum Regional tentang Perubahan Iklim (RFCC) diperkenalkan sebagai bentuk prakarsa nyata peningkatan kapasitas dan pelatihan tim iklim saat dilakukan kegiatan tambahan “Capacity Building thru Climate Change Officials Networking”, yang dikoordinasikan oleh UNEP pada tanggal 2 Desember dalam kerangka penyelenggaraan COP 21. Disampaikan kembali bahwa RFCC diselenggarakan oleh Delegasi Regional ASEAN, didukung Sekretariat ASEAN, Uni Eropa dan ASEF pada bulan Juli 2015 di Asian Institute of Technology, Thailand. Forum ini telah memfasilitasi dialog antara masyarakat ilmiah, pembawa solusi, dan masyarakat politik yang bertugas untuk melaksanakannya.’’
RABU 2 DESEMBER 2015
| Berita di media massa hari ini : Sebelum bertolak kembali ke Indonesia, Presiden Joko Widodo mendorong adopsi kesepakatan yang kuat seusai COP21. Presiden menyampaikan kembali harapannya agar negara-negara maju mendukung negara-negara berkembang dengan memberikan bantuan pendanaan untuk program penurunan emisi gas rumah kaca (EGRK) : Jerman, Norwegia, Swis, dan Swedia sudah menyatakan komitmennya terkait dengan hal tersebut, sedangkan Perancis akan menjalankan program bantuan untuk Afrika. Joko Widodo mengadakan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela KTT, guna membahas hal tersebut. (Jakarta Post, Media Indonesia, Kompas, Republika) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan bahwa Indonesia ingin mempromosikan konsep tanggung jawab bersama namun berbeda dan meminta agar kesepakatan akhir disesuaikan dengan kemampuan setiap negara. Sejumlah artikel memberitakan tentang lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Indonesia Indonesia yang menganggap Presiden Joko Widodo kurang bersungguh-sungguh dalam menangani isu perubahan iklim. Buktinya pemerintah lambat mengambil tindakan untuk membentuk tim ad hoc restorasi lahan gambut (kantor berita Antara menulis bahwa badan tersebut baru akan dibentuk seusai COP 21) Selain itu, Koran Tempo mensinyalir bahwa Indonesia belum menyampaikan laporan tentang EGRK kepada lembaga dunia yang berwenang, sejak bulan Juni. Dari Juni hingga saat ini, Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah yang pernah terjadi, sehingga negara kepulauan ini berpotensi menjadi negara yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca paling besar di dunia pada tahun 2015. Isu ini layak dipertanyakan. Sebuah editorial yang ditulis oleh Margareta Wahlström dan Annick Girardin telah terbit dalam Jakarta Post. Terakhir, kami juga mencatat bahwa Norwegia dan Indonesia akan menandatangani sebuah kesepakatan dalam kerangka REDD+. |
Paviliun Indonesia
- Presiden Joko Widodo mengunjungi Paviliun Indonesia, didampingi oleh Menteri Siti Nurbaya
- Badan Perancis untuk Pembangunan (AFD) berpartisipasi dalam sesi “Making Green Economy Work : Exploring potential of Mitigation Actions in Indonesia” yang diselenggarakan oleh Bappenas pada tanggal 1 Desember. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil membuka sesi ini.AFD diwakili oleh Jean-Claude Pires, Wakil Kepala Direktorat Asia.
- Météo France, mitra BMKG berpartisipasi dalam sesi yang diselenggarakan oleh “Extreme Weather – MFI – Lessons Learned from Indonesia and France“, tanggal 1 Desember.
SELASA 1 DESEMBER 2015
Pernyataan Presiden Joko Widodo pada pembukaan KTT Iklim PBB (COP 21), 30 November 2015
Pesan utama :
|
Berita di media hari ini :
|
Paviliun Indonesia :
Dialog Antar-Agama tentang Perubahan Iklim (30/11)
SENIN 30 NOVEMBER 2015
Berita di media hari ini :
Mengingat adanya perbedaan waktu, informasi rinci tentang COP 21 yang dimuat dalam media media di Indonesia jumlahnya sedikit.
Beberapa koran Indonesia mengutip berita dari kantor-kantor berita luar negeri, di antaranya mengenai unjuk rasa yang berlangsung kemarin di Paris, di place de la République. Berita-berita tersebut juga membahas peningkatan pengamanan di Paris sehubungan dengan kedatangan sekitar 150 kepala nagara.
Sebagian besar artikel memberitakan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelum bertolak ke Paris. Presiden akan berada di sana selama dua haru. Beliau ingin menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen kuat untuk menanggulangi perubahan iklim. Joko Widodo hari ini akan angkat bicara di le Bourget. Pidatonya yang akan berdurasi 3 menit akan difokuskan pada kebijakan Indonesia yang ketat tentang pengelolaan hutan. Dalam pidatonya Presiden akan menyampaikan keinginannya untuk mereformasi pengelolaan hutan di Indonesia, “Pada kesempatan tersebut, kami akan memaparkan upaya-upaya nyata yang akan kami lakukan’. Sebelum bertolak ke Paris, Presiden menyinggung tentang moratorium tentang deforestasi. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merinci bahwa Indonesia mampu mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 29% tanpa bantuan pihak luar pada tahun 2030. Apabila negara-negara maju bersedia membantu, Indonesia akan dapat menurunkan emisinya 41% pada tahun 2030.
“Indonesia for climat justice” berupa gerak Jalan diselenggarakan kemarin di Jakarta.
Mengenai penyelenggaraan KTT Iklim PBB sendiri , artikel yang dikutip dari berita-berita asing (diantaranya dari kantor berita Reuters) menunjukkan adanya optimism. Ada banyak kendala sebelum mencapai kesepakatan. |)]