Hak Asasi Manusia : Hari Anti Hukuman Mati Sedunia ( 10 Oktober 2017) [fr]

Hukuman mati bukan bentuk keadilan, melainkan sebuah kegagalan hukum. Hukuman mati bukan alat yang berguna dalam upaya pemberantasan kejahatan. Hilangnya nyawa manusia yang diakibatkan hukuman ini tidak dapat diperbaiki. Namun tidak ada satu pun sistem peradilan yang luput dari kesalahan hukum. Penerapan hukuman mati bukan sekedar perangkat kebijakan pidana, melainkan sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pemberlakuannya dilarang oleh sejumlah peraturan internasional: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/death-penalty/international-texts-on-the-death/

Penghapusan hukuman mati merupakan sebuah kampanye yang amat simbolis, yang merujuk kepada keuniversalan Hak Asasi Manusia.

Kesadaran global untuk menghapus hukuman mati mengalami peningkatan di seluruh dunia, terlepas dari jenis rezim politik, tingkat pembangunan, maupun warisan budaya.

Akhir-akhir ini, kita dapat mengamati kecenderungan penurunan jumlah vonis mati maupun pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia . Saat ini, lebih dari dua pertiga negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati baik dari perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam kurun waktu dua puluh tahun, lebih dari lima puluh negara sudah menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilannya. http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/death-penalty/the-death-penalty-around-the-world/

Melalui komitmennya yang bulat untuk menghapus hukuman mati di seluruh dunia, saat ini Perancis diakui sebagai salah satu negara utama yang bertekad melawan hukuman mati.

Pada peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia ke-15 dan peringatan ke-40 tahun eksekusi mati terakhir di Perancis, Perancis menegaskan kembali komitmennya terhadap penghapusan hukuman mati di seluruh dunia.

Perancis menentang hukuman mati di manapun dan untuk alasan apa pun. Perancis bertekad bulat menghapuskan hukuman yang tidak adil, tidak manusiawi dan tidak efektif ini dari muka Bumi, dan mengimbau seluruh negara yang masih memberlakukan hukuman ini untuk merumuskan moratorium demi menghapuskan hukuman tersebut untuk selama-lamanya.

Oleh karena itulah, kami menyambut baik keputusan Mongolia menghapus hukuman mati untuk selamanya yang mulai berlaku per 1 Juli 2017, juga komitmen Presiden Gambia, Adama Barrow, untuk menghapus hukuman tersebut, yang disampaikan di hadapan Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 21 September lalu. Kami pun menyambut baik penghapusan hukuman mati bagi seluruh pelaku kejahatan di Benin dan Nauru pada tahun 2016, serta diadopsinya KUHP baru Guinea yang tidak lagi mencantumkan hukuman mati.

Kami ingin menyampaikan keprihatinan kami atas berlanjutnya penerapan hukuman mati terutama di Tiongkok, Iran, Arab Saudi, Pakistan, Irak, dan Amerika Serikat ; serta atas dilaksanakannya kembali eksekusi mati di Nigeria, Bahrain, Kuwait dan Yordania. Perancis juga prihatin atas keinginan pihak berwenang Filipina untuk memberlakukan kembali hukuman mati, setelah hukuman tersebut dihapuskan pada tahun 2016.

Diterbitkan pada 10/10/2017

Kembali ke atas